Implementasi E-Government di Negara Denmark
Di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat secara efisien, efektif, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Pemerintah kerapkali mengalami masalah dalam memberikan pelayanan yang berbelit-belit, mahal, dan sulit.
Masyarakat pun seringkali disulitkan karena harus pergi ke kantor pemerintahan terlebih dahulu untuk memperoleh pelayanan, mengantri panjang yang membuang-buang waktu, dan membayar mahal karena sering terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat. Tidak hanya masyarakat, kalangan bisnis pun direpotkan dalam mengurus segala macam perizinan dan pembayaran atas usahanya kepada pihak pemerintah.
Padahal sudah tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, di era yang serba modern ini, pemerintah menggunakan segala sumber daya termasuk teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia saat ini yang sedang digalakkan adalah penerapan e-Government.
Teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan zaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan teknologi semakin meluas di seluruh dunia dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web atau yang akrab disebut dengan internet.
Kehadiran teknologi internet di tengah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, hal-hal yang dahulu dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, kini dengan bantuan teknologi internet dan sistem komputerisasi yang canggih menjadikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Sistem on-line atau daringpun (dalam jaringan) semakin populer, termasuk di Negara Finlandia, Denmark, Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Teknologi internet saat ini sudah dimanfaatkan diberbagai bidang, baik dibidang bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Dibidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan sebutan electronic government atau e-government. Secara sederhana, e-government atau pemerintahan digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. (Elysia, dkk., 2017).
Negara Denmark
Salah satu negara yang terbukti memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan e-government untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kalangan bisnis adalah Denmark. Denmark telah menggunakan sistem komunikasi informasi selama beberapa abad dan termasuk sebagai negara pertama yang memberikan layanan publik secara online.
Penggunaan sistem informasi komunikasi oleh Denmark dimaksudkan untuk memperoleh efisiensi dalam administrasi publik. Sistem komunikasi informasi kemudian dikembangkan menjadi e-government. E-Government di Denmark dimulai pada tahun 2001. Dan pada tahun 2003, Komisi Eropa menetapkan e-government yang dilakukan oleh Denmark memperoleh peringkat pertama dalam kemampuan untuk melakukan pelayanan publik secara online.
Pada 2004, menurut Uni Eropa, pelayanan publik online yang dilakukan oleh Denmark telah mampu mencakup pelayanan terhadap masyarakat dan pihak swasta/kalangan bisnis secara interaktif. Kemudian Denmark secara konsisten mempertahankan peringkatnya sebagai salah satu aplikasi e-government yang paling baik.
Denmark merupakan Negara yang memiliki HDI (Human Development Index) yang tinggi dan termasuk peringkat teratas di dunia dengan GDP per kapita yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakatnya memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap penggunaan internet.
Ini terbukti dari pengguna akses internet oleh rumah tangga yang memiliki persentase sebesar 83% pada 2009 dan pengguna akses internet oleh perusahaan yang mencapai persentase 98% dari 5.534.700 jiwa. Alasan tersebut mendasari pemerintah memanfaatkan sistem komunikasi informasi di Denmark secara maksimal dan efektif.
Pemerintah Denmark pun mengembangkan e-government dengan maksimal hingga ke level pemerintah lokal dalam memberikan pelayanan kepada para konstituennya, yaitu masyarakat, kalangan bisnis dan mitra pemerintah lainnya.
Kebijakan mengenai implementasi e-government dan visi serta strategi dari e-government juga telah didefinisikan secara jelas sehingga mudah diimplementasikan dalam setiap bidang pemerintahan dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Strategi e-government di Denmark telah diperkenalkan sejak tahun 2002 yang kemudian di revisi pada tahun 2004 dan direvisi kembali pada tahun 2007. Sedangkan untuk strategi pada 2007 adalah “Towards Better Digital Service, Increased Efficiency and Stronger Collaboration”.
Proyek e-government di Denmark dirintis oleh Kementerian Keuangan Denmark yang berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi dalam e-government yang dibantu oleh Kementerian Sains dan Teknologi dalam hal pengembangannya. Inovasi-inovasi tersebut antara lain adalah NemLog-In, NemID, e-invoice.
Dari inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh pemerintah Denmark, yang paling menarik adalah e-invoice. Hal ini disebabkan karena e-invoice yang banyak diterapkan di negara-negara di dunia hanyalah e-invoice antar institusi swasta dan belum mampu mencakup hubungan antara institusi publik dengan institusi swasta. Sedangkan eInvoicing yang diterapkan di Denmark adalah electronic E-invoice pertama yang mencakup hubungan antara institusi publik dengan institusi swasta yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah.
e-invoice yang diterapkan oleh pemerintah Denmark ialah konversi tagihan-tagihan biasa atau faktur tradisional ke dalam bentuk digital dan langsung terhubung kepada sistem akuntasi pemerintah. Aplikasi tersebut tentunya membuat pelayanan pemerintah kepada kalangan bisnis menjadi lebih mudah, efisien dan efektif. Melalui e-invoice, kalangan bisnis akan dengan mudah melakukan transaksi dan pembayaran dan menghemat pengeluaran.
E-invoice mulai berlaku di Denmark sejak 1 Februari 2005. Aplikasi ini menggunakan jaringan VANS sehingga institusi swasta dapat dengan mudah mengaksesnya. Aplikasi ini diharapkan dapat membangun kerjasama antara institusi publik dan swasta dengan lebih baik, cepat, mudah, efisien dan efektif.
Hal ini terbukti dari biaya yang dapat dihemat dari penggunaan e-invoice ini sebesar 120-150 juta Poundsterling pada tahap pertama. Maka dari itu, penerapan e-Invoice merupakan hal yang menarik untuk dibahas mengingat keberhasilannya dalam memberikan pelayanan secara efisien, efektif, mudah dan cepat.
